DPP ASPRUMNAS Bersama DPW Jabar dan DPW Banten Berdiskusi pada Instansi yang Tepat Sasaran

  



Jakarta  - Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPRUMNAS M. Syawali P., SE., MM, didampingi  DPW Jawa Barat (Abun Yamin)  dan DPW Banten / Wakil (Deri Suandi mengadakan kegiatan Audensi dengan Dirjen Perbendaharaan Keuangan  Negara. Republik Indonesia. Diterima, dengan baik  Oleh Bapak Syaiful Islam, selaku Direktur SMI dan jajarannya  bertempat  di Kantor  Dirjen Perbendaharaan Negara, Jakarta, hari  Selasa, 1 Oktober 2024.


KETUM DPP ASPRUMNAS M. Syawali P., SE., MM,  Mengatakan kepada awak media bahwa, Kemarin mereka  menyampaikan jawaban  bahwa akan Revisi DIPA untuk nya langsung disampaikan kepada BP Tapera sudah didisposisikan. " Alhamdulillah, teman teman yang tadinya berniat melakukan aksi. Demo turun ke jalan  di hari. Kamis tidak mengurungkan niat nya sehingga. Kami lebih percayakan kepada pihak Pemerintah. Karena Yang penting kami sudah  beraudiensi, sudah. Mendapat informasi dari pihak Direktur bersangkutan, " jelasnya Kamis, 3,10,2024.


" Diharapkan mudah-mudahan ini mempercepat proses pencairan Kota aman FLPP dan sebagai pedoman.juga  Di tahun 2025 agar lebih mempertahankan jumlah Kuota tidak kurang dari periode Thn 2023 dan 2024 Jangan   diibawah dari 220 ribu  kuotanya, itu. Kira kira  Yang  menjadi Harapan ASPRUMNAS  setelah mendapat jawaban  dari. Direktur. Perbendaharaan Negara,  DIPA juga sudah. Direvisi, " Pungkasnya (red)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JPU KPK DIMINTA SEGERA TETAPKAN STATUS TERSANGKA UTAMA TIPIKOR GEREJA KINGMILE 32 MIMIKA

Gambar
      Jakarta - Tersangka utama TIPIKOR pembangunan Gereja kingmile 32 Mimika sudah memenuhi unsur Majelis Hakim Tipikor dan JPU KPK sudah harus menetapkan TERSANGKA DAN Terdakwa sehingga memberikan kepercayaan kinerja Penegakan Supermasi hukum yang adil kepada semua yang di jadikan terdakwa dalam kasus TIPIKOR gereja Kingmile 32 mimika  yang lagi di sidangkan para terdakwa yang bukan pejabat negara yang belum penuhi unsur pejabat negara agar meraka di jadikan terdakwa tanpa di sertai tersangka utama dalam kasus TIPIKOR pembangunan Gereja kingmile32 Mimika yang menjadi perhatian publik saat ini .   Sidang lanjutan TIPIKOR gereja kingmile 32 Mimika, hari kamis 4 april 2024  di Pengadilan negeri TIPIKOR Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat yang menghadirkan Bupati Mimika EO sebagai saksi atas terdakwa Budiyanto wijaya walaupun dalam persidangan hari ini Bupati Mimika EO membantah semua yang di tuduhkan para terdakwa dan JPU KPK. Namun ada dua Hal Menarik dalam fakta persidangan yang harus
Baca selengkapnya

LP Buka Tutup, Kuasa Hukum Salah Satu Pemegang Saham. PT MSC, Advokat Salim Halim, SH,MH Akan Melaporkan Penyidik ke Propam Mabes Polri

Gambar
     Jakarta - Salah satu pemegang saham pada PT MSC, Ngariyanto melalui Tim Kuasa Hukumnya dari kantor Lawfirm Salim Halim & Partners berencana melayangkan dua laporan sekaligus kepada Kadiv Propam Mabes Polri. Laporan pertama terkait dengan perbuatan penyidik RS yang memerintahkan Auditor untuk melakukan Audit bulan Juni 2020, sedangkan dalam kesepakatan Rakor yang diaudit hanya bulan Maret, April dan Mei tahun 2020. "Untuk bulan Juni 2020, Terlapor berinisial DJ sudah mengatakan tidak ada laporan keuangan, namun Penyidik memerintahkan Auditor untuk melakukan Audit di bulan Juni 2020. Oleh karena itu, Penyidik diduga telah melakukan tindakan tidak Propessional dan cenderung memihak.," ujar Kuasa Hukum Salim Halim SH, dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (26/4/2024). Laporan kedua, kata Salim Halim, terkait dengan hasil RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2020 yaitu keputusan rapat memberhentikan karyawan dan membayar pesangon karyawan yang di PHK. An
Baca selengkapnya

Buntut Putusan. MKMK, TAPDK. Minta. MA Tarik. Anwar Usman

Gambar
    Jakarta - Gugatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terus berdatangan. Terbaru, gugatan diajukan ke MK oleh Tim Advokasi Penjaga Demokrasi dan Konstitusi (TAPDK).   Untuk diketahui, MK mengabulkan perkara yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru yang meminta perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di bawah 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan tersebut anggap cacat karena Ketua MK Anwar Usman diduga terlibat konflik kepentingan dengan pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut yakni Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anwar Usman merupakan paman Gibran. Putusan tersebut ditengarai memuluskan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pasangan Prabowo-Gibran pun telah mendaftar ke KPU. "Itu jelas ada kepentingan, seharusnya putusan ini tanpa ada kehadiran Anwar Usman. Kami minta MK memeriksa dan memutus kembali Putusan ini tanpa Ketua MK," kata kua
Baca selengkapnya